terpenting Pertanyaan divisas bagi inversor sebelum melakukan investasi adalah bagaimana legalitas Perdagangan divisas Kemana Harus melapor jika terjadi kesalahan Perdagangan yang menyebabkan pada kerugian inversor Perdagangan divisas masuk dentro Perdagangan Berjangka, di Bawah pengawasan Departemen Perdagangan, dan diatur dentro bentuk Undang-undang, yaitu UU No. 32 de julio de 1997. Hal ini dilakukan karena sifat bisnisnya yang kompleks, berisiko tinggi dan melibatkan banyak pihak di dalamnya. Dengan adanya kepastian hukum, maka masyarakat dapat terlindungi dari praktik-praktik perdagangan yang merugikan. PENGATURAN PERDAGANGAN BERJANGKA Ada doble lapislázuli de dalam Perdagangan Berjangka. Lapis pertama dilakukan oleh Bursa Berjangka, dalam hal ini Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan Lembaga Kliring Berjangka, dalam hal ini Kliring Berjangka Indonesia (KBI) melalui Autorregulación. Lapis kedua dilakukan por Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), yang mewakili pemerintah (Departemen Perdagangan). Cepillo de la luna de buey de la luna de la madre y de la madre de la madre Perdagangan Berjangka de Indonesia agarre el terciopelo de Pasar Berjangka el yang adilan el jujur. PENGATURAN PERDAGANGAN FOREX Carne de ternera Dalam Perdagangan Berjangka, maka perdagangan forex diatur dalam UU No. 32 Tahun 1997, khususnya bab VII. Undang-undang ini mencakup ketentuan mengenai hal-hal yang bersifat umum, kelembagaan, perizinan, mekanisme perdagangan, pembukuan / pelaporan, dan penerapan hukum. Bab VII dari UU No. 32 Tahun 1997 mengatur pelaksanaan Perdagangan Berjangka, yang antara lain membahas pedan perilaku Pialang Berjangka, yuneu perusahaan yang diberi hak melaksanakan orden jual dan beli nasabah atau inversionista. Pasal 51 dari Undang-undang Perdagangan Berjangka ini menjelaskan bahwa Pialang Berjangka sebelum me1aksanakan transaksi kontrak berjangka untuk nasabah, berkewajiban menarik margin dari nasabah untuk jaminan transaksi tersebut. Dimana margen tersebut dapat berupa uang dan / atau surat berharga tertentu. Pialang Berjangka wajib memperlakukan margen milik nasabah, termasuk tambahan dana hasil transaksi nasabah yang bersangkutan sebagai dana milik nasabah. Dana milik nasabah ini wajib disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening Pialang Berjangka di banco, yang disetujui ole Bappebti. Dana simpanan itu hanya dapat ditarat dari rekening terpisah, untuk pembayaran komisi dan biaya lain sehubungan dengan transaksi kontrak berjangka dan / atau untuk keperluan atlas perintah tertulis dari nasabah yang bersangkutan. Dengan jaminan Pasal 51 UU No. 32 Tahun 1997 ini, inversor tidak perlu khawatir dana yang disetornya perusahaan ke pialang akan disalahgunakan. Meski demikian, bukan berarti, inversor, boleh, membilh, sembarang, pialang, harus, dicermati, juga, kapabilitas, dan, kredibilitasnya. Salah satu kelebihan dalam berinvestasi de Perdagangan Berjangka khususnya forex adalá adanya badan pengawas dari pemerintah. Di dalam UU No. 32 Tahun 1997, pemerintah Indonesia menetapkan bahwa badan pengawas Perdagangan Berjangka merupakan unidad kerja yang berada de bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan, yang bernama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Bursa Berjangka es una especie de berenjena que se encuentra en el centro de la ciudad y que se encuentra en la parte inferior de la playa. Bursa Berjangka harus berbadán hukum Perseroan Terbatas (PT), dengan pemegang saham para perusahaan Pialang Berjangka. Pemegang saham ini mínimo terdiri dari sebelas badan usaha yang tidak berafiliasi satu dengan yang lainnya. Meskipun berbadan hukum PT, Bursa Berjangka berbeda dengan PT pada umumnya, karena membawa misi khusus, yaitu mengelola Perdagangan Berjangka yang mengutamakan pelayanan terbaik dan membresikan kemudahan bagi anggotanya dalam melakukan transaksi. Untuk menghindari kepemilikan Bursa Berjangka oleu satu orang / kelompok, setiap pemegang saham hanya boleh memiliki satu saham. Jika kegiatan bursa mula mengarah pada hal-hal yang merugikan masyarakat, kegiatan bursa dapat dihentikan. Di Indonesia, badan usaha pertama yang menjadi penyelenggara kegiatan Perdagangan Berjangka adalah BBJ atau Intercambio de futuros de Jakarta (JFX). LEMBAGA KLIRING BERJANGKA Lembaga Kliring Berjangka atau biasa disebut Lembaga Kliring adalah lembaga pelengkap dari Bursa Berjangka yang harus ada dalam sistem Perdagangan Berjangka. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 1997, Lembaga Kliring terpisah dari Bursa Berjangka dan merupakan institusi tersendiri. Lembaga Kliring berenjenas menyelesaikan dan menjamin kinerja sin transaksi yang dilakukan di Bursa Berjangka dan telah didaftarkan. Lembaga Kliring akan bertindak sebagai penjual terhadap inversor yang memiliki posisi beli yang masih terbuka / belum dilikuidasi. Sebaliknya, juga sebagai pembeli terhadap inversor yang memiliki posisi jual yang masih terbuka. Lembaga Kliring jugra bertindak sebagai penjamin atas dana nasabah, khususnya bila terjadi kepailitan pada Pialang Berjangka, dimana inversor menyetor dananya sebagai modal. Pialang Berjangka merupakan no está en la playa y está en la playa. Kegiatan es un adalah sebagai perantara, bahasa sehari-harinya disebut makelar antara inversionista jual dan inversor beli yang melakukan transaksi di perdagangan berjangka. Tindakan Pialang ha recibido un premio al mejor precio por lo que se refiere a los inversores. Jadi untuk jelasnya, jika kita ingin membeli atau menjual forex de BBJ, kita tidak boleh langsung ke bbj, melainkan harus meminta jasa Pialang Berjangka. Margen del sistema de pesos americano, margen del menaje del margen de la frontera y margen del margen. Pialang el adalá satu-satunya badan usaha yang boleh menerima amanat (orden) dari nasabah dan meneruskannya untuk ditransaksikan di bursa. Urusan nasabah dalam hubungannya dengan Bursa de Lembaga Kliring diwakili Pialang Berjangka ini. Oleh karena itu, para la venta Pialang Berjangka tidaklah mudah. Diperlukan kemampuan modal yang cukup dan keahlian yang memadai. Dan yang terpenting, memiliki integritas pribadi dan y reputasi bisnis yang baik. Pialang Berjangka harus berbadán hukum Perseroan Terbatas (PT). Selain itu supaya legal, Pialang Berjangka harus mejadi anggota Bursa dan mendapatkan hawaian hahahah dahulu dari Bapebti sebelum beroperasi. Untuk melindungi inversor, Pialang Berjangka diwajibkan memiliki Pedoman perilaku sebagaimana yang tertulis di Pasal dentro de 49 s / d 56 No.32 UU Año 1997. Sobre ampampampampampampampampampampampampampampampampampampampltbrampampampampampampampampampampampampampampampampampampampgtampampampampampampampampampampampampampampampampampampamplta hrefshinystat targettopampampampampampampampampampampampampampampampampampampampgtampampampampampampampampampampampampampampampampampampampltbrampampampampampampampampampampampampampampampampampampampgtampampampampampampampampampampampampampampampampampampampltimg srcshinystat / cgi-bin / shinystat. cgiUSERkangrouf altFree contrarresta border0 / ampampampampampampampampampampampampampampampampampampampgtampampampampampampampampampampampampampampampampampampamplt / aampampampampampampampampampampampampampampampampampampampgtampampampampampampampampampampampampampampampampampampampltbrampampampampampampampampampampampampampampampampampampampgt Lectores de mensajes: Biasakanlah mengeluarkan sedekah Meski hanya sedikit, karena sedekah akan kesalahan api memadamkan, menggembirakan hati, keresahan menghilangkan, dan menambah Rezeki Kotak Pencarian Nemo enimipsam Etharum quidem rerum Iklan Kotak Iklan KotakPERUSAHAAN BERBADAN hUKUM DAN Perusahaan YANG TIDAK BERBADAN hUKUM Badan hukum adalah Suatu relaitas (Bukan fiksi ) Dan berupa suatu kontruksi hukum. Dikatakan bahwa badán hukum adalah subyek hukum, sama dengan manusia (natuurlijke persoon persona física), dengan perbedaan bahwa badán hukum mempunyai hak dan kewajiban yang oleh diberikan undang-undang Untuk mengabdi pada Kehidupan hukum manusia. Manusia sendiri mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan asas asas kesusilaan dan kemasyarakatan, karena itu danikan adanya hak asasi manusia. Dalam kenyataan kita tahu bahwa misalnya badan hukum PT berbau atau bertindak melalui manusia (yang dikenal dalam UU Perseroan Terbatas No. 1/1995 sebagai Direksi). Dalam Pasal 82 dikatakan bahwa 8220Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili. Baik di dalam malpun di luar pengadilan8221. Dengan demikian antara Direksi dan korporasi ada hubungan istimewa yang dinamakan 8220 relación fiduciaria8221 (hubungan kepercayaan), yang melahirkan 8220fiduciario deberes8221 bagi setiap anggota Direksi. Perusahaan BERBADAN HUKUM Perusahaan berbadan hukum adalah sebuah subjek hukum yang mempunyai kepentingan sendiri terpisah dari kepentingan Pribadi anggotanya, mempunyai harta sendiri yang terpisah dari harta anggotanya, punya tujuan yang terpisah dari tujuan Pribadi párrafo anggotanya dan tanggung jawab pemegang saham Terbatas kepada je de calificación saham yang diambilnya. Kekayaan yang dicatat dentro pembukuan UIT hanya Kekayaan Perusahaan (Perseroan Terbatas) saja tidak termasuk Kekayaan Pribadi párrafo pemegang saham, pengurus dan komisaris, karena PT adalah badán hukum yang merupakan subjek hukum tersendiri di luar pemegang sahamnya, Yang Hak memuliki dan kewajiban sendiri. Perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perorangan yang bukan berbadan hukum, dapat berbentu perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan industri. Ssecara resmi, tidak ada perusahaan perseorangan, tetapi dalam praktik de masyarakat perdagangan telah ada suatu bentuk perusaan perorangan yang ditermine oley msyarakat, yaitu perusahaan dagang. Smentara UIT, Untuk mendirikan Perusahaan dagang dagang secara resmi Aún no hemos, tetapi dentro praktenya orang yang Akan mendirkan Perusahaan dagang de Dapat mengajukan permohonan dengan Izin Usaha (SIU) kepada Kantor wilayah Perdagangan dan mengajukan Suart Izin tempat Usaha (SITU) kepada Pemerintah daerah setempat. Dengan Izin-Izin tersebut, orangután de Dapat melakukan Usaha Perdagangan yang dikehendaki, sehingga Kedua Surat Izin tersebut merupakan tanda Bukti sah menurt hukum bagi pengusaha dagang yang Akan melakukan usahanya Perusahaan YNG TIDAK BERBADAN HUKUM harta Pribadi párrafo sekutu juga Akan terpakai Untuk memenuhi kewajiban Perusahaan tersebut. (Perusahaan pereorangan, persekutuan perdata dan persekutuan komanditer, persekutuan firma). Jadi pencatatan harta kekayaan, pribadi, harus dilakukan, discatando la pencatatan harta kekayaan perusahaan. Perusahaan sswata yang didirikandan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara bekerja sama dalam bentuk persekutuan perdata. a. Persekutuan Perdata Suatu perjanjian Antara Dua orangután atau Lebih Untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang Akan dicapai dengan Jalan Kedua orangután (pihak) menyetorkan Kekayaan Untuk Usaha bersama. TIAP-TIAP sekutu dari Persekutuan perdata diwajibkan memasukkan ke dentro de kas Persekutuan perdata yang mereka dirikan secara bersama-sama (seroan), Antara conocido ayuntamiento: uang, barang atau Benda-Benda permanecido yang layak bagi pemasukan, misalnya rumah, gedung, bermotor kendaraan, ALAT Prlengkapan, kantor, dll, tenaga, kerja, tenaga, fisik, atau, pikiran. De Dapat dibuat secara lisan atau tertulis, tanggung jawab sekutu sampai ke harta Pribadi Masing-Masing, tanggung jawab adalah prorrateada (tergantung perjanjian. B. Dentro de un Persekutuan Firma Diatur pasal 15 sampai 35 DPS Dagang. Persekutuan firma adalah Persekutuan perdata Untuk menjalankan Perusahaan dengan memakai bersama nama (pasal 16 KUHD), tanggung jawab sekutu sampai ke harta Pribadi Masing-Masing, tanggung jawab adalah tanggung Gama (Masing-Masing Untuk keseluruhan) artinya bertanggung jawab Untuk seluruhnya atas segala perikatan sekutuan firme. didirikan dengan akta otentik dan diikuti dengan pendaftarran ke pengadilan negeri setempat. Firma Bukan Perusahaan berbadan hukum, sehingga pihak ketiga tidak berhubungan dengan Persekutuan firma sabagai satu Kesatuan, melainkan dengan setiap anggota-anggota secara sendiri-sendiri. Firma punya harta Kekayaan, merupakan harta yang telah dikumpulkan dari setiap anggota Persekutuan firma ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. Pertanggungjawaban itu merupakan pertanggungjawaban alquiler akibat perbuatanya sendiri ataupun perbuatan sekutu lain. Jadi, pertanggungjawaban tersebut dentro praktik tidak Langsung dibebankan kepada sekutu, melinkan kepada kas firma terlebih dahulu, jika kas tersebut tidak Lagi mencukupi Untuk memenuhi kewajiban firma maka harta Pribadi sekutu Akan diambil Untuk memenuhi kewajiban tersebut. do. Pesekutuan Komanditer CV) Persekutuan firma yang mempunyai sekutu komanditer (pasal 19 KUHD). Dengan demikian dalm CV de terdapat sekutu komlementer dan sekutu komanditer. 1. Sekutu Komplementer Sekutu yang menyerahkan pemasukkan, selan itu juga ikut mengurusi persekutuan kimanditer. Diserahi tugas Untuk mrngadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga 2. Sekutu komanditer Sekutu yang hanya menyerahkan pemasukkan pada Persekutuan komanditer dan tidak Ikut Serta mengurusi Persekutuan komanditer. Bertanggung jawab pribadi secara keseluruhan jika ditugaskan melakukanpengurusan CV. Peemodalan Persekutuan komanditer (CV) berasal dari pemasukkan yang dimasukkan sekutu komplementer dan sekutu komanditer, baik berupa uang, barang, atau tenaga kerja saja, sedangkan harta Kekayaan Persekutuan komanditer (CV) terdiri ATS pemasukan yang dimasukkan sekutu komlementer dan sekutu komanditer ditambah dengan harta kekayan Pribadi sekutu komplementer. dengan demikian sekutu komanditer tidak bertanggungjawab secara Pribadi terhadap Persekutuan komanditer (CV).DASAR HUKUM Perdagangan fOREX DASAR HUKUM Perdagangan fOREX Pertanyaan terpenting bagi de divisas de los inversores, sebelum melakukan investasi adalah bagaimana legalitas Perdagangan divisas Kemana Harus melapor jika terjadi kesalahan Perdagangan yang menyebabkan kerugian inversor pada Perdagangan divisas masuk dentro Perdagangan Berjangka, di Bawah pengawasan Departemen Perdagangan, dan diatur dentro bentuk undang-undang, yaitu UU N ° 32 Año 1997. Ini dilakukan sifat karena bisnisnya kompleks yang, berisiko Tinggi dan melibatkan Banyak pihak di dalamnya. Dengan adanya, kepastian hukum maka masyarakat dapat terlindungi dari praktik-praktik perdagangan yang merugikan. Pengaturan Perdagangan Berjangka Ada duo lapislázuli pengaturan di dalam perdagangan berjangka. Lapis pertama dilakukan oleh Bursa Berjangka dalam hal ini Bursa Berjangka Yakarta / BBJ dan lembaga kliring berjangka dalam hal ini Kliring Berjangka Indonesia / KBI melalui autorregulación. Lapis kedua dilakukan por Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), yang mewakili pemerintah (Departemen Perdagangan). Aislado en fondo blanco. Aislado en blanco. Aislado en fondo blanco. Pengaturan Perdagangan Forex Porcentaje de la divisa de la divisa de la divisa de la divisa de la divisa de la divisa de la divisa de la divisa de la divisa de Ucrania UU NO 32 tahun 1997, khususnya bab VII. Undang-undang ini mencakup ketentuan mengenai hal-hal yang bersifat umum, kelembagaan, perizinan, mekanisme perdagangan, pembukuan / pelaporan dan penerapan hukum. Bab VII dari UU N ° 32 Tahun 1997 mengatur pelaksanaan perdagangan berjangka yang antara lain membahas pedomán perilaku pialang berjangka, yuneu perusahaan yang diberi hak melaksanakan orden jual dan beli nasabah atau inversor. Pasal 51 dari Undang-undang Perdagangan Berjangka ini menjelaskan bahwa pialang Berjangka sebelum me1aksanakan transaksi Kontrak Berjangka Untuk nasabah, berkewajiban menarik margen dari nasabah Untuk jaminan transaksi tersebut di mana margen de Dapat tersebut berupa uang dan / atau Surat berharga tertentu. Pialang berjangka wajib memperlakukan margen milik nasabah termasuk tambahan dana hasil transaksi nasabah yang bersangkutan sebagai dana milik nasabah. Dana milik nasabah en el wajib disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening pialang berjangka de banco yang disetujui oleapp Bappebti. Dana Simpanan UIT hanya de Dapat ditarik dari rekening terpisah, Untuk Pembayaran komisi dan biaya permanecido sehubungan dengan transaksi Kontrak Berjangka dan / atau Untuk keperluan permanecido atas perintah tertulis dari nasabah yang bersangkutan. Dengan jaminan pasal 51 UU no. 32 Tahun 1997 ini, inversor tidak perlu khawatir dana yang disetornya ke perusahaan pialang akan disalahgunakan. Meski demikian, Bukan berarti inversor bo-Leh memilih sembarang pialang, Harus dicermati juga kapabilitas dan Salah satu kelebihan dentro berinv estasi diperdagangan Berjangka khususnya divisas dengan adanya badán pengawas dari Pemerintah. Di dentro UU N ° 32 Año 1997 Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa Badan Pengawas Perdagangan Berjangka merupa-kan unidad kerja Yang di berada Bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan, yang Bernama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Bursa Berjangka adalah Suatu Organisasi berdasarkan keanggotaan, dan berfungsi menyediakan fasilitas bagi terselenggaranya Serta terawasinya Kegiatan Perdagangan Kontrak Berjangka, agar sesuai dengan undang-undang dan Berjangka Perdagangan Peraturan-yang Peraturan berlaku. Bursa berjangka harus berbán hukum perseroan terbatas (PT) dengan pemegang saham para perusahaan pialang berjangka. Pemegang saham ini mínimo terdiri dari sebelas badan usaha yang tidak berafiliasi satu dengan yang lainnya. Meskipun berbadan hu-kum PT, Bursa Berjangka berbeda dengan PT pada umumnya, karena membawa misi Khusus, yaitu mengelola Perdagangan Berjangka yang mengutamakan Pelayanan terbaik dan memberikan kemudahan bagi anggotanya dentro melakukan transaksi. Untuk menghindari kepemilikan Bursa orang / kelompok, setiap pemegang saham hanya boleh memili ki satu saham. Jika kegiatan, bursa, mulai, mengarah, pada, hal-hal, yang, rnerugikan, masyarakat, kegiatan, bursa, dapat, dihentikan. Di Indonesia, badan usaha pertama yang menjadi penyelenggara keyatan perdagangan berjangka adalah BBJ atau Bolsa de Futuros de Jakarta (JFX). Lembaga Kliring Berjangka Lembaga kliring perjangka atau biasa disebut lembaga kliring adalah lembaga pelengkap dari bursa berjangka yang harus ada dalam sistem perdagangan berjangka. Berdasarkan UU No. 32/1997, lembaga kliring terpisah dari bursa berjangka dan merupakan institusi tersendiri. Lembaga kliring berfungsi menyelesaikan dan menjamin kinerja semua transaksi yang dilakukan de bursa berjangka dan telah didaftarkan. Lembaga kliring akan bertindak sebagai penjual terhadap inversionista yang memiliki posisi beli yang masih terbuka - belum dilikuidasi. Sebaliknya, juga sebagai pembeli terhadap inversor yang memiliki posisi jual yang masih terbuka. Lembaga kliring juga bertindak sebagai penjamin atas dana nasabah, khususnya bila terjadi kepailitan pada pialang berjangka, di mana inversor menyetor dananya sebagai modal. Pialang es una mujer que no está en la playa y que está en la playa mientras se divierten en la playa. Kegiatan utamanya adalah sebagai perantara bahasa sehari-harinya disebut makelar antara inversionista jual dan inversionista beli yang melakukan transaksi diperdagangan berjangka. Tindakan ha recibido un premio por un inversor. Jadi jelasnya, jika kita ingin membeli atau menjual forex de BBJ, kita tidak boleh langsung ke bbj, melainkan harus meminta jasa pialang berjangka. Margen del margen de la cosecha de la cosecha de la cosecha de la cosecha de la cosecha de la cosecha de la cosecha de la cosecha de la cosecha de la cosecha de la cosecha de la cosecha y cosecha. Pialang el adalá satu-satunya badan usaha yang boleh menerima amanat (orden) dari nasabah dan meneruskannya untuk ditransaksikan di bursa. Urusan nasabah dalam hubungannya dengan bursa de lembaga kliring diwakili Pialang Berjangka ini. Oleh el karena itu, syarat untuk menjadi pialang berjangka tidaklah mudah. Diperlukan kemampuan modal yang cukup dan keahlian yang memadai. Dan yang terpenting, memiliki integritas pribadi dan y reputasi bisnis yang baik. Pialang berjangka harus berbadán hukum perseroan terbatas (PT). Selain itu supaya legal, pialang berjangka, harus, mejadi, anggota, bursa, dan, mendapatkan, usaha, terlebih, dahulu, dari, Babebti, sebelum, beroperasi. Untuk melindungi inversor, pialang berjangka diwajibkan miliki pedro perilaku sebagaimana yang tertulis didalam pasal 49 s / d 56 dari UU No.32 / 1997. Dalam hubungannya dengan lembaga kliring, pialang berjangka terbagi dalam dua kategori keanggotaan yaitu pialang berjangka yang merangkap sebagai anggota kliring dan pialang berjangka no anggota kliring. Hanya transaksi yang didaftarkan pialang berjangka berstatus anggota kliring yang memperoleh jaminan dari lembaga kliring. Oleh karena itu pialang berjangka angolota kliring harus memiliki kemampuan yang lebih besar dibandingkan dengan pialang no anggota kliring. Compartir este:
Comments
Post a Comment